Sabu dari Palu Tembus Pos Perbatasan, Polres Boltara Diduga Lalai Awasi Polsek Pinogaluman

SENANDIKA.ID – Terbongkarnya kasus peredaran narkotika jenis sabu di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat, membuka tabir rapuhnya sistem pengamanan perbatasan di wilayah Bolaang Mongondow Utara (Boltara).

Fakta bahwa sabu yang diduga berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, mampu melintasi jalur perbatasan Gorontalo – Sulawesi Utara tanpa terdeteksi aparat, memunculkan pertanyaan serius: di mana fungsi pengawasan kepolisian saat itu?

Kasus ini tidak lagi dipandang sebagai insiden biasa, melainkan cerminan lemahnya kontrol di pintu masuk wilayah. Sorotan tajam pun mengarah ke Polsek Pinogaluman dan pos penjagaan perbatasan yang secara struktural bertanggung jawab atas pengamanan jalur tersebut.

Perbatasan Resmi, Tapi Pengawasan Dipertanyakan

Masuknya narkotika lintas provinsi hingga ke jantung wilayah Bolangitang Barat dinilai sebagai indikasi kegagalan sistemik. Jalur perbatasan yang seharusnya menjadi benteng awal justru dinilai gagal menjalankan fungsi deteksi dan pencegahan.

“Ini bukan sekadar kecolongan. Ini alarm keras. Kalau sabu dari Palu bisa lolos begitu saja, publik wajar bertanya: apakah pos penjagaan benar-benar bekerja atau hanya berdiri sebagai formalitas?” kata aktivis antinarkoba, Sergio.

Menurutnya, peristiwa ini memperlihatkan lemahnya pengawasan yang berpotensi membuka ruang bagi peredaran narkotika skala lebih besar. Ia menilai pembiaran terhadap situasi ini hanya akan menjadikan Boltara sebagai jalur lintasan empuk jaringan narkoba lintas provinsi.

Desakan Audit Total: Jangan Lindungi Kelalaian

Sergio secara terbuka mendesak Kapolres Boltara untuk tidak bersikap normatif. Ia meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap Polsek Pinogaluman, termasuk seluruh personel yang bertugas di pos penjagaan perbatasan saat jalur tersebut dilalui.

“Audit harus dilakukan, bukan sekadar klarifikasi. Periksa personel, buka SOP penjagaan, dan telusuri apakah ada kelalaian serius dalam tugas. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut diaudit?” ujarnya.

Ia juga menuntut transparansi hasil evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab publik, sekaligus mencegah munculnya kecurigaan adanya pembiaran atau lemahnya integritas pengawasan di lapangan.

Publik Menunggu Ketegasan, Bukan Pernyataan Aman

Kasus ini kini menjadi ujian kredibilitas bagi Polres Boltara. Di tengah gencarnya kampanye pemberantasan narkoba, lolosnya sabu lintas provinsi justru memperlihatkan celah yang tak bisa ditutup dengan pernyataan normatif semata.

Publik menanti langkah tegas, bukan sekadar penjelasan defensif. Jika tidak segera dievaluasi secara terbuka, kegagalan pengawasan di perbatasan dikhawatirkan akan berulang dan menjadikan wilayah Boltara sekadar jalur transit aman bagi jaringan narkotika.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Boltara belum memberikan keterangan resmi terkait desakan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengamanan perbatasan tersebut.