Cap Tikus, Kapolsek & Krisis Integritas: Ada Apa di Balik Polres Boltara?

SENANDIKA.ID – Dugaan penjualan barang bukti minuman keras jenis cap tikus yang menyeret nama seorang Kapolsek di wilayah Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali mengguncang ruang publik.

Di tengah berbagai peristiwa yang sebelumnya melibatkan aparat penegak hukum, masyarakat kini kembali dihadapkan pada ironi yang mempertanyakan wajah penegakan hukum itu sendiri.

Jika benar barang bukti hasil sitaan justru diperjualbelikan oleh aparat yang seharusnya menjadi penjaga hukum, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Ini menyentuh langsung persoalan integritas dan pengawasan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang bukti bukan komoditas. Ia adalah bagian dari proses hukum, simbol penegakan aturan, dan representasi keadilan. Ketika muncul dugaan bahwa sebagian dari total sitaan justru dijual, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi kredibilitas sistem secara keseluruhan.

Sebagaimana diberitakan oleh Detotabuan.com, disebutkan bahwa Kapolsek bersama delapan anggota lainnya telah menjalani sidang di tingkat Polres Bolaang Mongondow Utara. Namun publik menyoroti adanya dugaan ketimpangan sanksi: sejumlah anggota disebut dimutasi, sementara Kapolsek yang diduga terlibat hanya menerima sanksi disiplin ringan dan masih menjabat.

Jika benar demikian, pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah penegakan etik berjalan proporsional dan transparan?

Lebih jauh, laporan dugaan tersebut juga disebut telah disampaikan melalui mekanisme internal dan mendapat respons dari Irwasda Polda Sulawesi Utara. Namun muncul pula klaim adanya tekanan agar laporan dicabut. Apabila hal itu benar, maka persoalan ini berkembang dari dugaan penyalahgunaan barang bukti menjadi isu serius mengenai independensi pengawasan internal.

Institusi tidak boleh terus berlindung di balik istilah “oknum”. Ketika pola dugaan pelanggaran berulang dan menyentuh struktur komando, publik berhak mempertanyakan sistem pengawasan yang ada.

Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat kecil bisa diproses ketika melanggar aturan minuman keras. Maka apabila aparat justru diduga menjual barang sitaan yang sama, penanganannya harus jauh lebih tegas dan transparan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi Polres Boltara dan juga Polda Sulawesi Utara. Transparansi adalah satu-satunya jalan untuk menjaga legitimasi. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus.

Jika pengawasan di tingkat daerah dinilai tidak maksimal, maka pelaporan ke tingkat lebih tinggi seperti Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia adalah hak konstitusional warga negara.

Ini bukan serangan terhadap institusi.
Ini tuntutan terhadap integritas. Sebab ketika hukum dipertanyakan, yang sedang diuji bukan hanya individu—melainkan marwah lembaga itu sendiri.