Paradoks Kemajuan: Saat Instrumen Filantropi Islam Dianggap Beban Sejarah

SENANDIKA.ID – Pernyataan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah pada Selasa, 24 Februari 2026, yang menyarankan agar zakat “ditinggalkan” demi mengejar kemajuan karena dianggap tidak populer di zaman Nabi, bukan sekadar kekeliruan retoris. Ini adalah sebuah provokasi intelektual yang mempertaruhkan nalar teologi dan kedaulatan ekonomi umat di atas altar modernitas semu.

Menyatakan bahwa zakat tidak populer di zaman Nabi adalah sebuah pengabaian terhadap fakta sejarah yang paling fundamental. Zakat bukanlah tren atau pilihan gaya hidup yang tunduk pada hukum popularitas; ia adalah perintah konstitusional dalam tatanan Madinah.

Bahkan, sejarah mencatat bagaimana Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan tegas memerangi mereka yang enggan menunaikan zakat. Jika seorang menteri agama menganggap pilar fundamental ini sebagai sesuatu yang bisa “ditinggalkan”, maka kita sedang menyaksikan proses desakralisasi syariat yang sangat mengkhawatirkan.

Ada ironi yang sangat tajam di sini. Di saat para pakar ekonomi dunia mulai melirik konsep Universal Basic Income (UBI) dan sistem pajak redistributif untuk mengatasi kegagalan kapitalisme global, otoritas agama kita justru ingin membuang instrumen jaring pengaman sosial yang telah teruji selama 14 abad.

Kemajuan sejati tidak pernah dicapai dengan memutus akar tunggang. Menanggalkan zakat dengan alasan “maju” adalah bentuk inferioritas intelektual. Seolah-olah untuk menjadi modern, kita harus menanggalkan identitas keislaman kita. Ini adalah cara pandang kolonial yang melihat agama sebagai beban penghambat, bukan sebagai katalisator kesejahteraan.

Bukan Menghapus, Tapi Mengoptimalkan

Kritik utama seharusnya bukan ditujukan pada eksistensi zakat, melainkan pada ketidakmampuan birokrasi dalam mengelolanya secara profesional dan transparan di era digital. Jika zakat belum mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia, itu adalah kegagalan tata kelola (management failure), bukan kegagalan teologi.

Meminta umat meninggalkan zakat demi kemajuan adalah logika yang lumpuh. Itu ibarat menyarankan seseorang membuang mesin mobilnya karena mobil tersebut mogok, alih-alih memperbaiki mesinnya agar bisa melaju lebih kencang.

Zakat adalah instrumen filantropi paling elegan yang dimiliki peradaban Islam untuk melawan ketimpangan. Menganggapnya sebagai beban sejarah hanya menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman kita terhadap potensi ekonomi syariah. Sang Menteri seharusnya paham: kita tidak bisa membangun masa depan yang gemilang dengan cara mengkhianati perintah yang menjadi pondasi iman. Kemajuan tanpa zakat adalah kemajuan yang kering dari nilai kemanusiaan.