SENANDIKA.ID – Di panggung megah diplomasi global 2026, Indonesia tengah memainkan peran yang ambisius. Presiden Prabowo Subianto melangkah ke Teheran dan Washington dengan narasi besar: mediator perdamaian konflik Iran-Israel-Amerika. Namun, di balik jabat tangan formal dan karpet merah, terdapat sebuah realitas pahit yang mulai terkuak melalui keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Sebuah pertanyaan fundamental muncul: Apakah kita sedang menjemput perdamaian, atau sedang menjajakan kedaulatan?
Jebakan Emas di Balik 20 Poin
Keterlibatan Indonesia dalam BoP sebuah arsitektur keamanan bentukan Donald Trump telah menempatkan Jakarta dalam posisi dilematis. Dengan menyetujui “20 Poin Rencana Perdamaian”, Indonesia seolah tergiur oleh “pilar ekonomi” yang menjanjikan investasi infrastruktur senilai ratusan miliar dolar. Namun, dalam dunia diplomasi, tidak ada makan siang gratis.
Kritik tajam tertuju pada poin-poin keamanan yang secara implisit melucuti prinsip “Bebas Aktif”. Dengan bergabung dalam sistem pertahanan udara terpadu dan patroli maritim bersama blok BoP, Indonesia secara de facto telah memilih kubu. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai mediator yang jujur bagi Iran, jika kaki kita sudah terikat dalam rantai komando keamanan yang didesain untuk mengisolasi Teheran?
Palestina dan Pragmatisme yang Berbahaya:
Yang paling menyayat rasa keadilan adalah poin mengenai solusi dua negara versi BoP. Dokumen tersebut menawarkan “perdamaian” dengan syarat kedaulatan Palestina yang dikebiri dan Yerusalem yang dikelola bersama di bawah pengaruh dominan sekutu BoP.
Bagi bangsa yang dalam pembukaan konstitusinya mengharamkan penjajahan, kesediaan Indonesia untuk bertahan di BoP demi imbalan ekonomi adalah sebuah kemunduran moral. Kita tidak boleh membiarkan narasi “kemakmuran ekonomi” menjadi kedok bagi pengabaian hak-hak dasar kemerdekaan sebuah bangsa. Diplomasi tidak boleh kehilangan kompas moralnya hanya demi angka-angka pertumbuhan.
Kredibilitas yang Dipertaruhkan:
Keikutsertaan dalam BoP berisiko menjadikan Indonesia sebagai “stempel halal” bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Muslim. Jika mediasi ini gagal dan indikasi ke arah sana menguat seiring penolakan Teheran terhadap mediator yang dianggap bias maka Indonesia akan kehilangan segalanya: investasi yang mungkin tertahan, kredibilitas di mata OKI yang hancur, dan posisi tawar yang melemah di hadapan kekuatan besar lainnya seperti China dan Rusia.
Menjadi mediator tidak harus berarti menjadi anggota blok yang bertikai. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok yang disegani karena kemandiriannya. Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kembali: Apakah keanggotaan BoP ini benar-benar untuk kepentingan nasional, atau sekadar upaya pragmatis mengejar modal yang justru “menjual” prinsip dasar negara?
Perdamaian sejati membutuhkan kejujuran, bukan sekadar diplomasi kosmetik yang dibungkus transaksi ekonomi. Sudah saatnya kita kembali pada politik luar negeri yang benar-benar Bebas dan benar-benar aktif.
