SENANDIKA.ID – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui kegiatan Membangun Kolaboratif Forum Parapihak dan Pemilik Izin Perhutanan Sosial dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 21–22 Juli 2026, di Hotel Aston Gorontalo itu merupakan bagian dari implementasi Results-Based Payment (RBP) REDD+ for Results Period 2014–2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Gorontalo.
Sekretaris DLHK Provinsi Gorontalo, Ferdi Adam, mengatakan forum tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Menurut Ferdi, kegiatan ini mengacu pada Program REDD+ Results-Based Payments Indonesia yang menjadi proyek percontohan (pilot project) REDD+ pertama di kawasan Asia-Pasifik yang didanai Green Climate Fund (GCF).
“Melalui forum ini kami berharap dukungan dan kolaborasi seluruh pihak dapat menjadi energi baru dalam meningkatkan kinerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo,” kata Ferdi.
Forum tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya unsur kehutanan, akademisi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Materi yang disampaikan mencakup strategi pencegahan karhutla melalui pendekatan kolaboratif, peningkatan kapasitas, dan penguatan sistem deteksi dini.
Peserta kegiatan berasal dari UPT Kementerian Kehutanan, Satpol PP dan Damkar provinsi maupun kabupaten/kota, BPBD, pendamping perhutanan sosial, Kelompok Tani Hutan (KTH), DLHK, hingga UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Kepala DLHK Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko, menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan keterlibatan seluruh pihak.
“Forum ini menjadi wadah untuk menganalisis akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan sekaligus merumuskan solusi yang tepat. DLHK berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan demi mewujudkan hutan yang lestari dan bebas dari kebakaran,” ujarnya.
Menurut Bambang, persoalan karhutla di Gorontalo dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari aktivitas masyarakat, dinamika pengelolaan kawasan hutan, hingga interaksi manusia dengan satwa liar. Karena itu, penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kolaborasi.
Melalui forum tersebut, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kawasan rawan kebakaran, memetakan persoalan di lapangan, serta menyusun langkah strategis yang dapat diimplementasikan bersama.
Salah satu hasil yang ditargetkan adalah terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian Karhutla Provinsi Gorontalo, yang didukung pembangunan pos terpadu di wilayah rawan kebakaran serta penyusunan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kolaborasi yang dibangun melalui forum ini mampu memperkuat upaya pengendalian karhutla secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.***
