SENANDIKA.ID – Isu terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat secara umum, tidak terkecuali warga Bolaang Mongondow Utara (Boltara).
Wacana Pilkada yang akan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka kami menilai telah menggerus tatanan demokrasi di negara ini, termasuk Boltara. Sebuah sistem memancung hak rakyat dalam berdemokrasi, karena rakyat sudah tidak diberikan mandat politik dalam menentukan pemimpin yang dilaksanakan setiap lima tahun itu.
“Selain pelemahan demokrasi terdapat dampak lain apabila sistem Pilkada akan dipilih langsung oleh lembaga DPRD, karena skema itu akan terjadi distorsi representasi bagi lembaga DPRD yang akan lebih mewakili kepentingan partai dibandingkan masyarakat. Pilkada yang semula merupakan mandat rakyat yang kemudian akan diubah skema yang akan dipilih langsung oleh DPRD, yang notabene belum tentu mewakili suara atau kepentingan masyarakat, dan ini merupakan sebuah kemunduran tatanan demokrasi di bangsa ini.”
Memang Pilkada lewat DPRD tidak lagi akan terjadi konflik sosial, ASN dan aparat desa sudah tidak bisa lagi digiring atau ikut bermain pada kepentingan para calon, baik Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, serta mereka tidak lagi menjadi korban untuk nafsu politik, namun Pilkada yang dipilih DPRD sangat mengangkangi kedaulatan rakyat.
Proses Pilkada lewat DPRD disebut sebagai bentuk kedaulatan rakyat karena DPRD juga merupakan mandat politik rakyat, namun apakah proses kedaulatan itu masih utuh atau justru terputus oleh transaksi elit politik yang sangat tinggi maharnya. Penghapusan pemilihan langsung sangat berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik, karena apabila masyarakat kehilangan hak demokrasi secara langsung, bisa menurunkan partisipasi masyarakat dalam politik.
“Skema Pilkada dipilih DPRD juga akan mengubah secara signifikan arena pertarungan politik, sebab kompetisi tidak lagi berlangsung pada ruang-ruang terbuka tetapi sudah bergeser pada arena tertutup.”
“Jika sekelompok partai politik yang kini masuk dalam pemerintah merasa problem terbesar pada Pilkada 2024 tingginya ongkos politik dan money politic, maka saya bisa berasumsi bisa saja money politic yang selama ini dirasakan oleh masyarakat saat proses Pilkada berlangsung, bentuk-bentuk penyuapan agar masyarakat memilih calon kepala daerah tersebut akan kembali dirasakan lewat forum-forum terkecil yang jauh dari jangkauan masyarakat yang bernama lembaga DPRD. Sebenarnya ini sebuah sistem yang akan menimbulkan korupsi politik baru serta budaya politik baru dalam proses pemilihan kepala daerah ke depan. Pemilihan kepala daerah tidak langsung yang dipilih oleh DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, serta bentuk pembungkaman terhadap kedaulatan rakyat dan telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan.”
“Pilkada yang akan dipilih lewat parlemen DPRD, maka Gubernur, Wali Kota, dan Bupati saat terpilih sudah tidak lagi memikirkan dan bertanggung jawab pada masyarakat, tetapi lebih memikirkan kepentingan DPRD. Kuatnya isu usulan Pilkada melalui lembaga DPRD bukan hanya soal efisiensi anggaran, namun ada intrik untuk menarik mundur demokrasi bangsa ini pada pola kekuasaan Orde Baru. Pilkada melalui DPRD tidak akan menghilangkan ongkos politik serta money politic, akan tetapi memindahkan transaksi politik dari rakyat secara terbuka kepada DPRD lewat forum kecil atau tersembunyi.”
Namun di sisi lain, wacana Pilkada dipilih DPRD sangat mencerminkan kepentingan partai politik, karena Pilkada langsung kerap melahirkan kepala daerah dengan legitimasi kuat yang sulit dikendalikan oleh partai pengusungnya.
Penulis: Indrawan Laupu, S.P
