SENANDIKA.ID – Proses seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota untuk periode 2023-2028 oleh Bawaslu RI telah menimbulkan sorotan tajam.
Dalam seleksi di Kota Gorontalo, muncul dugaan kuat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pada pengumuman resmi Bawaslu nomor: 2570.I/KP.01.00/K1/08/2023, salah satu anggota Bawaslu Kota Gorontalo, berinisial EK, terpilih sebagai calon anggota.
Namun, keputusan ini segera dikecam karena diduga EK masih menjalankan jabatan sebagai sekretaris partai politik (Parpol) tingkat Provinsi Gorontalo.
Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 117 ayat (1) huruf i dengan jelas menyatakan bahwa calon anggota Bawaslu harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mendaftar sebagai calon.
Kontroversi muncul ketika terungkap bahwa EK belum mengundurkan diri dari kepengurusan Parpol dan masih memiliki jabatan dalam Parpol tersebut.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo, Lukman Ismail, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini.
Ia menilai bahwa keputusan Bawaslu untuk meluluskan anggota Parpol sebagai calon anggota Bawaslu Kota Gorontalo jelas melanggar undang-undang yang berlaku.
“Sesuai bukti yang ada, saudara EK masih tercatat dalam kepengurusan Parpol untuk periode 2022-2026. Ini berarti belum mencapai masa lima tahun pengunduran diri sesuai persyaratan,” tegas Lukman Ismail.
Dalam reaksi atas dugaan pelanggaran ini, Lukman Ismail menyatakan niatnya untuk mengadukan masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.
Dia menekankan bahwa EK harus diberhentikan dari jabatannya agar proses pesta demokrasi yang dijalankan setiap lima tahun dapat berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sorotan pada kasus ini semakin memperlihatkan pentingnya menjalankan pemilihan umum sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.
“Kehadiran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tahapan Pemilu, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga,” tandasnya.***
