SENANDIKA.ID – Indonesia dibangun di atas keragaman yang ditenun oleh para pendiri bangsa, yang mengedepankan persamaan dan mengesampingkan perbedaan. Semuanya dilakukan dengan kesadaran tinggi, dan bisa jadi dilakukan dengan menurunkan “harga diri” sebagai ikhtiar untuk membuat ruang kolektif yang saling menguatkan.
Prosesnya tentu panjang dan tidak selalu mudah. Bahkan, sampai hari ini, sebagian anak bangsa masih terus menggugat proses kebangsaan yang agung itu.
Pancasila merupakan salah satu kristalisasinya. Ia lahir dari dialog serius para negarawan yang sudah paripurna dengan dirinya. Karenanya, mereka tidak pernah mengeklaim bahwa Pancasila lahir dari dirinya saja. Ada proses sintesis saling mengisi di sana.
Pancasila adalah simpul bangsa, ikatan yang kuat, mitsaq ghalidh. Karenanya, setiap upaya yang melemahkan simpul ini, perlu disikapi dengan serius.
Hari ini tepat 1 Juni 2023 masyarakat Indonesia dengan bangga memperingati hari bersejarah untuk bangsanya, yaitu Hari Lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945.
Lalu, apakah halal atau haram kita membahas Pancasila? Seperti membahas dan merevisi Pancasila? Pertanyaan itu selalu muncul di beberapa orang, termasuk saya sendiri. Saya sampai saat ini bertanya apakah boleh? Dan saya pun menyelidiki beberapa hal dari yang saya liat di artikel maupun di konferensi pers yang sudah di adakan beberapa penjabat negara tentang ideologi Pancasila itu sendiri.
Sebelum memasuki inti persoalan, pertama-tama penulis ingin menawarkan sebuah kaidah berpikir yang akan menjadi landasan dari keseluruhan isi tulisan ini.
Dengan memahami logika, kita hampir pasti menjadikan logika klasik sebagai kerangka acuan. Implikasi yang muncul dari logika klasik ini terdiri dari dua proposisi; benar dan salah. Proposisi benar-salah tersebut bertanggung jawab terhadap munculnya tiga aksioma:
Pertama, prinsip persamaan, segala sesuatunya identik satu sama lain (A=A).
Kedua, prinsip non-kontradiksi, menunjukkan sesuatu itu senantiasa tidak sama atau berbeda dengan selain dirinya (A≠A).
Ketiga, prinsip penyisihan jalan tengah, menunjukkan tak ada alternatif lain diantara kedua hal tersebut.
Dari konsepsi logika klasik seperti yang disebutkan diatas tentu sangat berdampak terhadap kelahiran kerangka berpikir yang dikotomis. Segala hal diharuskan memiliki posisi yang jelas, baik hitam ataupun putih. Sehingga apa yang disebut sebagai kontradiksi dianggap keliru dan tak bermutu.
Namun, apabila kita menengok pada sebuah paradoks pembohong, yang menyatakan demikian: “kalimat ini salah’. Jika pernyataan tersebut kita nyatakan salah, berarti kalimat itu pada dasarnya benar. Akan tetapi jika pernyataan tersebut kita nyatakan benar, berarti kalimat itu pada dasarnya salah dikarenakan isinya memang demikian”.
Tulisan ini adalah untuk mengembangkan Pancasila sebagai penentu gerak maju sebuah bangsa di Negara Indonesia dan tata cara supaya Pancasila bisa dipertahankan dan dikembangkan melalui memperbaiki tata nilai, memperbaiki tata kelola dan memperbaiki tata sejahtera. Berdasarkan apa yang penulis simak dari channel Youtube CNN Indonesia mengenai Pancasila bukan sebagai ideologi negara yang dipaparkan oleh Rocky Gerung dan beberapa narasumber lain yang ada pada wawancara tersebut. Maka penulis menyimpulkan mengenai pemikiran Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Pancasila bukan sebagai ideologi negara, sehingga kita dapat melihat Pancasila dari prespektif yang berbeda.
Siapakah Rocky Gerung?
Rocky Gerung lahir di Manado, Sulawesi Utara, 20 Januari 1959. Kisah hidup Rocky Gerung jarang diketahui oleh publik, jarang ada yang mengetahui kisah masa kecilnya hingga masa SMA nya, publik baru mengenal Rocky Gerung setelah dia menempuh pendidikan di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1979. Dia mengambil Jurusan Ilmu Politik dan kemudian pindah ke Jurusan Ilmu Filsafat hingga lulus pada tahun 1986. Rocky Gerung tidak pernah mengambil ijazah sarjananya di Universitas Indonesia. Tetapi karena kecerdasannya, Rocky Gerung diminta untuk mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia setelah dia lulus. Walaupun hanya bergelar sarjana, Rocky Gerung juga mengajar pada program Magister. Rocky Gerung mendapat julukan sebagai Profesor oleh para mahasiswanya karena kejeniusan dan kekritisannya walaupun hanya bergelar sarjana. Mata kuliah yang dia ajar antara lain filsafat ekonomi, politik, hukum lingkungan, teknologi dan teori keadilan.
Publik mengenal Rocky Gerung sebagai sosok yang kontroversial dengan retorika kata-katanya. Sehingga banyak orang yang membencinya, tetapi banyak pula yang menaguminya (termasuk saya) dikarenakan kekritisannya dan cara berpikirnya yang di luar dengan banyak orang. Fakta unik lain dari Rocky Gerung tidak mengambil gajinya selama mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia selama 15 tahun. Seluruh gajinya itu dia berikan kepada kampusnya yaitu Universitas Indonesia. Dia juga diketahui pernah menjadi dosen pembimbing dari seorang artis Indonesia yaitu Dian Sastrowardoyo saat menjadi mahasiswa di Ilmu Filsafat Universitas Indonesia. Dalam perjalan hidupnya Rocky Gerung tidak memiliki istri dan anak. Beliau juga sempat mendapat tawaran untuk melanjutkan pendidikan di Perancis namun Ia tolak karena ijazah dan gelar tidak terlalu penting baginya. Ia berhenti sebagai dosen di Universitas Indonesia setelah munculnya UU No. 14 tahun 2005 yang mensyaratkan bahwa dosen minimal bergelar S2 atau Magister. (Wikipedia).
Menurut Rocki Gerung, “Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani “ideos” dan ”logos” yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan.
Sedangkan, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip atau asas.
Dapat disimpulkan bahwa ideologi pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada lima sila dalam pancasila”.
Pendapat Rocky Gerung Mengenai Pancasila
Masalah dimulai ketika Rocky Gerung mengomentari pidato Jokowi yang mengatakan bahwa “Negara Pancasila sudah final, tidak dapat didiskusikan lagi, ini bersifat fundamental dan ideologi”. Pidato tersebut sudah dikatakan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017. Rocky Gerung memberikan pendapat bahwa menurutnya, apa yang dikatakan Jokowi itu salah. Menurut Rocky, Pancasila bukanlah final melainkan kesepakatan, Pancasila masih bisa didiskusikan dan diubah karena dimungkinkan oleh konstitusi dan tidak ada larangan dari hukum sendiri. Menurutnya, yang bersifat final dan tidak bisa diubah adalah bentuk negara yaitu Republik, sebab jika Republik diubah maka semua konstitusi sudah tidak berlaku lagi. Bung Rocky menambahkan bahwa Bung Karno dan Pak Soeharto sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi, Pancasila hanyalah sebuah kesepakatan. Berhentilah bertengkar soal ideologi karena negara yang ngotot punya ideologi hanya dua yaitu fasisme dan komunisme (Rocky, 2019).
Dalam acara itu, hadir pula Politisi dari PDIP Budiman Sudjamitko dan ketua PBNU K.H Marsudi Syuhud. Hadirnya Budiman Sudjamitko disitu menimbulkan perdebatan yang kuat antara Budiman dan Rocky dikarenakan menurut Budiman, Rocky kurang bisa menjelaskan sisi radikalnya dari segi konstituante. Sedangkan menurut Rocky, konstitusi lahir lebih dulu dibanding konstituante. Perdebatan yang keras dan panjang akhirnya dapat dinetralisir oleh Marsyudi Syuhud yang mengatakan bahwa, “Apapun yang bakal diubah, kesepakatan apapun yang akan diganti intinya jangan membuat bangsa Indonesia hancur”.
Perdebatan dan diskusi akhirnya dapat selesai setelah semuanya dapat saling menerima pikiran dan pendapat masing-masing. Karena yang mereka bahas menggunakan teori dan sejarah yang berbeda, maka tidak akan pernah bertemu titik tengahnya sehingga akhir perdebatan ditandai dengan adanya sebuah pemikiran baru.
Lalu, Apakah Benar Pancasila Bukanlah Ideologi Negara?
Menyebut Pancasila sebagai ideologi maupun bukan ideologi merupakan sebuah hal yang problematik. Dengan kekayaan arti dari istilah ideologi itu sendiri, tak ada yang dapat menjamin apabila subjek tertentu mampu membuat definisi fix mengenai Pancasila sebagai ideologi ataupun bukan ideologi.
Dari kekayaan arti pada istilah ideologi itulah sebenarnya dapat mendedahkan sebuah pernyataan bahwa Pancasila merupakan ideologi sekaligus bukan ideologi bangsa Indonesia. Ia bukan sebuah dualisme, melainkan dualitas.
Dimulai dari hal inilah, tabir dari pertanyaan mengenai keterkaitan antara kaidah berpikir yang menerima kontradiksi tersebut dengan rangkaian masalah yang diajukan oleh penulis diawal perlahan mulai tersingkap.
Selanjutnya, apa yang dimaksud sebagai dualitas tersebut dapat diungkapkan melalui argumentasi seperti ini:
Apabila kita menggunakan istilah ideologi seperti apa yang dikemukakan oleh de Tracy, maka tepat apabila Pancasila dikatakan sebagai ideologi.
Sebaliknya, jika kita menggunakan istilah ideologi menurut tradisi berpikir ala Marx/Marxis ortodoks maupun liberal, maka tak tepat apabila Pancasila dikatakan sebagai ideologi.
Akan tetapi, kedua hal (baik sebagai ideologi ataupun bukan) tersebut berada didalam satu kesatuan utuh yang terdapat pada sebuah penanda ideologi. Maka dari itu, tak bisa dikatakan secara tunggal semata bahwa Pancasila mutlak sebagai ideologi ataupun bukan ideologi.
Kemudian, bagaimana dualitas itu dapat dimungkinkan?
Pancasila nampak sebagai ideologi yang berlandaskan pada konsepsi ideologi menurut de Tracy terlihat ketika Bung Karno bertanya “apakah Weltanschauung kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?” didalam pidatonya yang berlangsung pada 1 Juni 1945. Meskipun tak secara eksplisit beliau mengartikan apa itu Weltanschauung, akan tetapi didalam pidatonya itu tersirat makna mengenainya.
Meskipun secara sederhana Weltanschauung sebangun dengan pandangan dunia, akan tetapi dengan memberikan contoh-contoh tersebut nampaknya Bung Karno menginginkan ide yang dibuatnya kala itu digunakan sebagai dasar negara serta di-realiteit-kan pasca Indonesia merdeka yang berdasar pada kesepakatan bersama. Namun, perlu diketahui pula bahwa ide tersebut bukanlah sebuah artifisialitas politis, melainkan realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Sebaliknya, Pancasila nampak bukan sebagai ideologi apabila kita merujuk pada istilah ideologi menurut tradisi pemikiran Marx/Marxis ortodoks maupun liberal.
Pancasila bukanlah sebuah dogma politis yang ingin melanggengkan status quo ataupun alat legitimasi untuk membenarkan cara-cara totaliter guna mewujudkan rekayasa konseptual yang sengaja mengaburkan realitas empirik.
Di dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut, Bung Karno secara jelas menempatkan Pancasila sebagai philosofische grondslag bangsa Indonesia. Philosofische grondslag dapat diartikan sebagai dasar filsafat.
Filsafat tentu berbeda dengan dogma politis (false consciousness dan alat legitimasi untuk membenarkan kekerasan). Filsafat merupakan sebuah refleksi kritis terhadap aspek-aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis alih-alih sebagai ideal yang bersifat ‘HARGA MATI’. Maka dari itu, Pancasila dapat ditempatkan sebagai sebuah diskursus rasional mengenai kehidupan bersama secara politis.
Namun, perlu diperhatikan pula bahwa kedua hal, baik Pancasila sebagai ideologi maupun bukan ideologi, merupakan satu kesatuan utuh yang saling memengaruhi.
Jika kita hanya mengafirmasi bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang berdasar pada pemikiran de Tracy ataupun sebaliknya bukan sebuah ideologi menurut tradisi Marx/Marxis ortodoks maupun liberal, justru kita akan terjerembab kepada definisi fix mengenai ideologi, yang dimana bisa penulis katakan bahwa ideologi itu sendiri tak dapat didefinisikan.
Ketika dualitas hanya sebatas diterima satu bagian saja dan bagian lainnya disingkirkan, maka bagian yang tersingkirkan itu akan selalu siap untuk hadir guna membatalkan pengkultusan pemaknaan yang-dominan tersebut.
Begitupun seandainya jika kita hanya mengafirmasi bahwa Pancasila dikatakan sebagai ideologi dan menafikan-nya bukan sebagai ideologi, maka tanpa terduga kita sedang melakukan pengkultusan terhadap arti dari ideologi itu sendiri, disaat itulah penyingkiran makna terjadi, siap-siap saja apabila makna yang tersingkirkan itu akan selalu menghantui pemaknaan yang-dominan. Hukum demikian juga berlaku sebaliknya.
Maka dari itu, sudah selayaknya apabila Pancasila dikatakan sebagai ideologi sekaligus bukan ideologi bangsa Indonesia.
Terakhir penulis tekankan, sebagai masyarakat Indonesia, hendaknya kita dapat berpikir dan terbuka terhadap keadaan politik negara ini. Walaupun mungkin ada banyak dari kita yang tidak menyukai dunia politik tetapi kita tidak boleh buta terhadap politik. Kita sebagai masyarakat harus dapat mengawal pemerintah untuk dapat menjalankan politik dengan bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Kita boleh saja mengkritisi pemerintah seperti yang dilakukan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi Dodo. Sebab, pemerintah juga bisa salah dan konstitusi di Indonesia memperbolehkan kita sebagai masyarakat untuk mengkritisi pemerintah. Bentuk demokrasi memungkinkan kita untuk dapat mengkritisi pemerintah.
Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mendukung kinerja pemerintah. Jangan hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberi solusi. Biarkan pemerintah bekerja sesuai porsinya, jika ada kesalahan silahkan laporkan sesuai ketentuan hukum yang ada. Tetapi jika tidak ada kesalahan dalam kinerja, jangan dicari cari kesalahannya (Jokowi 2019). Kita harus bisa menjadi masyarakat yang cerdas supaya visi Indonesia Maju akan berhasil di kelak kemudian waktu.
“Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Tetap damai Indonesia!” **(H.D)**
