Ketika Algoritma Lebih Dipercaya Daripada Akademisi

SENANDIKA.ID – Di tengah banjir informasi digital, otoritas pengetahuan mengalami pergeseran. Algoritma media sosial kerap lebih dipercaya ketimbang riset panjang dan kepakaran akademik. Tulisan ini merefleksikan bagaimana krisis kepercayaan terhadap keahlian ilmiah terjadi, sekaligus mengajak akademisi untuk hadir lebih komunikatif di ruang publik tanpa kehilangan integritas keilmuan.

Penulis: Erpe Rahma

Saya tergelitik ketika seorang kawan berkelakar tentang “matinya kepakaran”. Ia mengatakan bahwa zaman sekarang, “Profesor berbicara tentang 30 tahun riset, kalah dengan konten 30 menit penuh asumsi.” Ada benarnya jika direnungkan. Media sosial kerap mengaburkan batas antara siapa yang ahli dan siapa yang sekadar percaya diri.

Fenomena ini menggelisahkan sekaligus paradoksal. Pengetahuan tersedia di mana-mana, tetapi kepercayaan terhadap kepakaran justru merosot. Tom Nichols menyebut kondisi ini sebagai The Death of Expertise bukan karena para ahli menghilang, melainkan karena otoritas intelektual mereka tak lagi dianggap penting. Di era media sosial, suara yang paling keras, paling emosional, dan paling viral sering kali lebih dipercaya daripada penjelasan panjang berbasis riset.

Seorang akademisi bisa menghabiskan puluhan tahun meneliti satu topik, menulis artikel ilmiah yang melewati proses peer review ketat, lalu kalah pamor oleh konten video 30 detik yang penuh simplifikasi dan klaim bombastis. Ironisnya, publik sering tidak menyadari bahwa yang mereka konsumsi bukan pengetahuan, melainkan opini yang dikemas menarik. Like dan share perlahan menggantikan literatur dan evidensi sebagai penentu kebenaran.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya apa yang terjadi pada publik, melainkan juga apa peran akademisi dalam situasi ini.

Jika direnungkan, yang sebenarnya “mati” bukanlah kepakaran itu sendiri, melainkan kepercayaan sosial terhadap kepakaran. Di masa lalu, akademisi dipandang sebagai rujukan. Hari ini, mereka kerap dilihat sebagai sosok yang jauh dari realitas, berbicara dengan bahasa yang sulit dipahami, dan seolah hidup di menara gading. Ketika ilmu tidak hadir dalam bahasa yang membumi, publik akan mencari penjelasan ke tempat lain, apa pun kualitasnya.

Dalam psikologi, misalnya, fenomena self-diagnosis marak terjadi. Banyak orang dengan mudah melabeli dirinya mengalami gangguan tertentu hanya berdasarkan konten media sosial. Istilah seperti trauma, toxic, narsistik, atau burnout digunakan secara longgar, terlepas dari definisi ilmiahnya. Konten semacam ini sering viral karena relatable, emosional, dan memberi rasa “dipahami”, meskipun secara konseptual keliru.

Di sisi lain, penjelasan psikolog yang hati-hati, penuh nuansa, dan berbasis asesmen justru kalah menarik karena dianggap terlalu rumit. Belum lagi biaya konsultasi profesional yang masih dipersepsikan mahal. Karena itu, kecenderungan mencari solusi instan, mudah, hemat biaya, dan hemat waktu menjadi sesuatu yang lumrah.

Ini bukan sepenuhnya kesalahan publik. Ketika pengetahuan ilmiah tidak hadir di ruang yang dapat mereka akses, kekosongan itu akan diisi oleh siapa saja yang berani berbicara, termasuk mereka yang tidak memiliki kompetensi memadai.

Media sosial membawa janji demokratisasi pengetahuan siapa pun bisa berbagi, siapa pun bisa belajar. Namun dalam praktiknya, yang sering terjadi adalah demokratisasi opini, bukan pengetahuan. Algoritma tidak dirancang untuk memilah kebenaran, melainkan keterlibatan. Konten yang memicu emosi seperti marah, takut, atau merasa tersadarkan akan lebih diangkat dibandingkan penjelasan tenang berbasis data empiris.

Dalam konteks pendidikan, kita melihat maraknya promosi metode belajar instan “cara cepat anak jenius”, “metode tanpa gagal”, atau “strategi rahasia menaikkan nilai”. Banyak di antaranya tidak memiliki dasar empiris yang kuat, bahkan bertentangan dengan prinsip psikologi belajar. Namun karena dikemas sederhana dan menjanjikan hasil cepat, konten semacam ini jauh lebih populer dibandingkan penjelasan tentang proses belajar yang kompleks, bertahap, dan kontekstual. Akibatnya, guru dan orang tua sering berada dalam dilema: mengikuti arus populer atau bertahan pada pendekatan berbasis bukti yang tidak selalu “menjual”.

Meski mudah menyalahkan media sosial dan kreator konten “sampah”, akademisi perlu jujur melakukan refleksi. Ada bagian dari diri kita yang turut berkontribusi pada menjauhnya publik dari kepakaran. Budaya akademik sering menempatkan penyederhanaan sebagai sesuatu yang dicurigai. Banyak akademisi takut berbicara di ruang publik karena khawatir dianggap tidak ilmiah, terlalu populer, atau “turun kelas”.

Akibatnya, kita lebih nyaman berbicara di jurnal dan seminar daripada kepada masyarakat luas yang justru paling membutuhkan penjelasan ilmiah. Kita terlalu sibuk mengejar publikasi bereputasi, hingga lupa bahwa ilmu juga memiliki tanggung jawab sosial. Ketika akademisi memilih diam di ruang publik, ruang itu tidak akan kosong ia akan diisi oleh mereka yang berani bicara, meskipun tanpa dasar keilmuan.

Matinya kepercayaan terhadap kepakaran membawa konsekuensi serius. Kebijakan publik mudah dipengaruhi opini populer alih-alih bukti ilmiah. Misinformasi berkembang tanpa koreksi memadai. Generasi muda tumbuh dengan referensi pengetahuan yang rapuh, belajar dari algoritma alih-alih proses berpikir kritis. Ini bukan sekadar persoalan akademik, melainkan persoalan masa depan literasi dan kualitas pengambilan keputusan sosial.

Lalu, apa yang bisa dilakukan akademisi?

Menurut hemat saya, akademisi perlu hadir di ruang publik tanpa kehilangan integritas. Menyederhanakan bukan berarti menyederhanakan kebenaran. Justru di situlah keahlian diuji: menjelaskan konsep kompleks dengan bahasa yang dipahami tanpa merusak substansi.

Akademisi juga perlu menguasai medium baru. Media sosial bukan musuh ilmu, melainkan medan baru penyebaran pengetahuan. Kepakaran hari ini tidak cukup hanya akurat, tetapi juga komunikatif. Akademisi perlu bergeser dari posisi “hakim pengetahuan” menjadi “pendamping belajar”. Publik tidak selalu menolak ilmu; sering kali mereka hanya menolak cara penyampaiannya.

Kepakaran tidak mati. Ia sedang diuji oleh zaman yang berubah cepat. Jika akademisi ingin tetap relevan, kita harus berani keluar dari zona nyaman, berbicara dengan bahasa yang hidup, dan hadir di tengah masyarakat dengan kerendahan hati intelektual. Jika akademisi tidak berbicara, jangan heran jika publik belajar dari sumber yang salah dan mempercayainya dengan penuh keyakinan.

Kepakaran itu tidak mati, ia hanya kehilangan suaranya di tengah riuhnya algoritma.

⸻

Catatan Penulis:

Erpe Rahma lahir di Gorontalo dan kini tinggal di Yogyakarta sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada. Ia juga dosen Psikologi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dengan perhatian pada isu perempuan, anak, keluarga, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan mental. Selain menulis artikel ilmiah dan populer, ia juga menulis cerpen, puisi, dan cerita anak. Erpe Rahma adalah nama pena dari Rahmawaty Parman.