SENANDIKA.ID – Wacana pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Roby Pakaya.
Roby mempertanyakan secara mendasar apa substansi dan urgensi pembentukan provinsi baru tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilai belum stabil.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini masih menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, bahkan untuk membiayai kebutuhan daerah otonomi baru (DOB) yang sudah terbentuk sebelumnya pun belum sepenuhnya optimal. Karena itu, dorongan pembentukan Provinsi BMR justru berpotensi menambah beban fiskal negara.
“Apa substansi riil dari pemekaran ini? Apakah benar untuk kesejahteraan masyarakat, atau hanya sekadar ambisi politik? Dalam situasi fiskal nasional yang belum stabil, pembentukan DOB jelas akan menambah beban anggaran pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek historis dan kultural yang dinilai belum sepenuhnya diakomodir dalam wacana pemekaran tersebut. Bolmong Utara, imbuhnya, memiliki identitas budaya dan etnis tersendiri yang kuat, dengan jejak sejarah Kerajaan Kaidipang dan Kerajaan Bintauna yang tidak bisa dipisahkan dari konstruksi sosial masyarakat setempat.
“Bolmut punya akar sejarah dan budaya yang jelas. Kerajaan Kaidipang dan Kerajaan Bintauna adalah entitas besar dalam perjalanan sejarah kami. Namun dalam pembahasan pemekaran BMR, tokoh-tokoh Bolmong Utara justru tidak diakomodir secara proporsional,” ujarnya.
Roby menilai, jika aspirasi dan keterlibatan tokoh-tokoh Bolmong Utara tidak diakomodasi, maka wacana pemekaran BMR akan terkesan hanya digerakkan oleh kepentingan segelintir orang atau kelompok elite tertentu.
“Jangan sampai pemekaran ini hanya menjadi proyek politik segelintir tokoh. Jika benar untuk kepentingan rakyat, maka semua elemen, termasuk Bolmong Utara, harus dilibatkan secara terbuka dan setara,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya instrumen. Tanpa perencanaan matang, kesiapan fiskal, dan kesepakatan sosial yang inklusif, pemekaran justru berpotensi menciptakan persoalan baru alih-alih kesejahteraan.
