Mafia Timah dan Diamnya Lanal Babel: Ketika Amanat Presiden Diabaikan

SENANDIKA.ID – Negeri ini berdiri di atas kekayaan alam yang luar biasa. Namun justru karena itulah, wilayah ini kerap menjadi ladang empuk bagi para cukong, mafia, dan penikmat rente. Di Bangka Belitung, aroma itu makin menyengat ketika kasus penyelundupan 47 ton pasir timah di Muara Pelabuhan Pangkal Balam menyeruak ke publik. Ironisnya, hingga hari ini, tidak ada satu pun klarifikasi resmi dari Lanal Babel mengenai siapa pemilik pasir timah tersebut.

Penangkapan KM Indah Jaya GT 34 oleh Pangkalan TNI AL Babel pada Jumat, 30 Mei 2025, semula dianggap sebagai keberhasilan aparat dalam menggagalkan penyelundupan sumber daya alam strategis. Namun seiring berjalannya waktu, publik justru dipenuhi pertanyaan: Siapa dalang di balik 47 ton pasir timah yang hampir lolos ke Singapura? Kenapa Lanal Babel, yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan laut, justru terkesan bungkam dan tertutup?

Rantai Permainan yang Terbaca, Tapi Tak Terjamah

Informasi yang berhasil dihimpun media menunjukkan bahwa pasir timah tersebut diduga milik seorang pria berinisial SY, warga Banten yang dikenal sebagai pemain lama dalam bisnis pasir timah jalur Bangka–Jakarta. SY juga disebut terlibat dalam jaringan penyelundupan baby lobster—komoditas laut bernilai tinggi yang rawan dijadikan bisnis gelap karena nilainya yang fantastis.

Lebih lanjut, penyedia pasir timah diduga merupakan oknum aparat berinisial SB. SB bahkan dikabarkan ikut membantu menyelamatkan anak buah kapal (ABK) agar tidak tertangkap saat operasi berlangsung. Sementara itu, kapal KM Indah Jaya GT 34 diketahui milik RM, warga Pangkalpinang, yang disebut-sebut kerap menggunakan kapal tersebut untuk operasi ilegal lain seperti pengambilan minyak kencingan dari kapal tanker di tengah laut.

Nama-nama itu kini mencuat ke permukaan, namun tak satu pun disebut atau diklarifikasi secara terbuka oleh pihak Lanal Babel. Padahal, ini adalah kasus penyelundupan berskala besar yang melibatkan jaringan mafia, oknum aparat, dan potensi kerugian negara yang tidak kecil.

Sikap Bungkam yang Mengundang Kecurigaan

Pernyataan Danlanal Babel Kolonel Laut (P) Ipul Saeful yang membantah keterlibatan oknum aparat, serta menyangkal bahwa muatan pasir timah mencapai 47 ton, justru memperkuat kesan bahwa ada upaya meredam atau menyederhanakan kasus ini. “Enggak ada kok, saya yang jaga,” ujarnya kepada media.

Namun faktanya, sebuah video berdurasi 3 menit 24 detik yang beredar di kalangan jurnalis memperlihatkan proses pemindahan barang bukti dari kapal ke mobil pick-up hitam pada malam hari, disaksikan langsung oleh personel Lanal dan POMAL. Gerak-gerik malam hari ini bukan hanya mencurigakan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana proses hukum dijalankan secara tertutup dan jauh dari prinsip transparansi.

Jika memang tidak ada permainan, mengapa tidak diumumkan secara terbuka siapa pemilik pasir timah itu? Siapa SY? Siapa SB? Dan siapa yang menyuruh kapal itu berlayar ke tengah laut untuk melakukan transfer pasir timah secara ship-to-ship? Kenapa semuanya seolah dilokalisir dalam ruang sunyi?

Pesan Presiden yang Terabaikan

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidatonya telah menegaskan bahwa TNI harus menjadi benteng terdepan dalam menjaga kekayaan alam Indonesia. Instruksi ini bukan basa-basi. Presiden memahami betul bahwa kekuatan laut Indonesia harus dimaksimalkan, bukan hanya untuk pertahanan militer, tetapi juga sebagai penjaga kekayaan negara dari penjarahan.

Namun, kasus ini justru memperlihatkan betapa rapuhnya pelaksanaan amanat tersebut. Alih-alih menjadi penghancur jaringan mafia sumber daya alam, sejumlah oknum aparat diduga justru menjadi bagian dari jaringan itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum justru menjadi pelindung bisnis haram yang mereka seharusnya berantas.

Pentingnya Keberanian untuk Bersih-Bersih

Bangka Belitung bukan wilayah biasa. Provinsi ini adalah jantung produksi timah nasional. Namun karena itu pula, ia menjadi lahan subur para mafia, dari skala lokal hingga internasional. Tak heran jika banyak pihak menyebut bahwa timah di Babel dikendalikan oleh oligarki kotor yang bahkan menjalar hingga ke tubuh aparat.

Kini, sudah saatnya Lanal Babel keluar dari kebisuan dan menjawab pertanyaan publik secara transparan:

• Siapa pemilik pasir timah?

• Siapa penyedia atau pemasoknya?

• Siapa yang memerintahkan kapal berlayar?

• Siapa oknum yang menyelamatkan ABK?

Tanpa penjelasan terbuka, publik akan terus menaruh curiga bahwa Lanal Babel sedang menutupi jejak mafia timah yang telah lama menggerogoti wilayah ini. Sikap diam bukanlah bentuk netralitas. Dalam konteks ini, diam bisa berarti keberpihakan.

Menanti Tindakan Tegas dari Mabesal dan Kemenhan

Mabes TNI AL dan Kementerian Pertahanan harus segera turun tangan. Jangan biarkan pangkalan AL menjadi panggung kelam permainan mafia yang tidak hanya merusak citra militer, tetapi juga menciderai kepercayaan rakyat.

Jika ada indikasi permainan di internal aparat, maka harus dibuka seterang-terangnya. Kasus ini semestinya menjadi pintu masuk bagi pembenahan besar-besaran, bukan hanya terhadap individu yang bermain, tetapi juga terhadap sistem pengawasan pelabuhan, patroli laut, dan pengendalian sumber daya alam yang selama ini masih sangat longgar.

Keadilan Tidak Bisa Diangkut Diam-Diam di Tengah Malam

Bangsa ini sedang menanti kejelasan. Jika 47 ton pasir timah bisa diangkut diam-diam, dan hanya segelintir orang yang tahu siapa pemiliknya, maka kita tengah menyaksikan sebuah pertunjukan kelam dari sistem keamanan negara yang telah disusupi mafia.

TNI AL, khususnya Lanal Babel, harus membuktikan bahwa mereka berdiri bersama rakyat, bukan bersama para penjarah kekayaan negeri ini. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa saat rakyat menuntut kejelasan, para penjaga laut justru memilih diam. Diam yang memekakkan.

Catatan Redaksi:
Tulisan opini ini adalah tanggapan atas pemberitaan dari portal:
https://www.suarapos.com/terungkap-ini-pemilik-dan-penyedia-puluhan-ton-pasir-timah-tangkapan-lanal-babel

Klarifikasi dan Hak Jawab:
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel, opini, atau pemberitaan ini, dapat mengajukan sanggahan atau koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.