SENANDIKA.ID – Video yang menunjukkan dugaan indikasi suap dan pertemuan antara Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPU Wilayah 2 Sulawesi Utara (Sulut) dengan salah satu peserta tes KPU, telah menjadi viral dan mengguncang dunia politik.
Skandal ini memicu tuduhan kecurangan yang diduga dilakukan JW, seperti yang diberitakan awak Senandika.id sebelumnya, dalam proses seleksi dan mendorong tuntutan untuk evaluasi Timsel oleh KPU RI.
Pada video yang tersebar luas di sejumlah media sosial itu, Ketua Timsel KPU kabupaten/kota se-Sulut, terlihat berinteraksi dengan salah satu peserta tes di luar kegiatan resmi.
Praktek transaksional semacam ini secara jelas melanggar kode etik, dan mengindikasikan adanya pelanggaran dalam proses seleksi, yang seharusnya adil dan transparan.
Apalagi sudah membicarakan masalah jatah-jatahan, dan iming-iming transaksi jika peserta tersebut lulus seleksi. Situasi ini mengakibatkan keraguan terhadap integritas dan independensi Timsel dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Ketua Caretaker DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Utara, Amas Mahmud, diduga juga terjadi bocornya soal tes Computer Assisted Test (CAT) dari seleksi KPU kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Hal ini dikatakannya, menjadi titik balik yang menunjukkan adanya praktik yang tidak etis dan merusak demokrasi. Masyarakat pun semakin geram dan mendesak KPU RI untuk segera mengambil tindakan tegas.
Ia pun menekankan, pentingnya pembentukan Timsel yang berkualitas dan menjunjung tinggi integritas. Mereka mengajukan desakan agar hasil seleksi Timsel yang telah diumumkan, terutama 20 peserta terbaik, segera dianulir dan proses seleksi diulang.
“Menyikapi seruan dan tekanan publik yang semakin meningkat, KPU RI harus segera bertindak. Dalam hal ini, keterlibatan Bawaslu RI dan jajarannya juga diharapkan untuk melakukan penyelidikan dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai dengan kasus ini,” pintanya.
Kejadian ini tidak boleh diabaikan dan harus dihadapi dengan sikap tegas dan transparan.
Rekomendasi yang diajukan, adalah pengambilalihan Timsel oleh KPU RI dengan pembentukan Timsel baru, terdiri dari individu yang teruji keberpihakannya, dan memiliki integritas yang tak tercela.
“Selain itu, 20 peserta yang sebelumnya dianggap lolos, harus ditinjau kembali dengan cermat, untuk menghindari manipulasi dan praktek transaksional yang merugikan demokrasi,” bebernya, Selasa (19/7/2023).
Kasus skandal suap dan pelanggaran etik dalam proses seleksi Timsel KPU Sulawesi Utara ini menjadi peringatan bagi seluruh KPU kabupaten/kota se-Sulut, untuk merefleksikan integritas dan perilaku yang benar.
Selain itu, langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem seleksi harus diterapkan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“Masyarakat berharap agar KPU RI dapat menegakkan hukum dengan adil dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sejati,” tandas Amas.***
