Pemekaran Provinsi BMR Disinyalir Jadi Proyek Birahi Politik Elit
SENANDIKA.ID – Wacana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) kian memantik resistensi. Alih-alih dipandang sebagai solusi percepatan pembangunan, rencana pemekaran tersebut justru dituding sebagai proyek ambisi kekuasaan segelintir elit politik, yang menjadikan rakyat hanya sebagai legitimasi formal belaka.
Penolakan keras datang dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Donal Palandi, yang secara terbuka menyatakan sikap menentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) P-BMR, Senin (09/02/2026).
Menurut Donal, arah perjuangan pemekaran P-BMR telah menyimpang jauh dari cita-cita kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, Boltara berpotensi hanya dijadikan penambah kuota wilayah, tanpa jaminan keadilan pembangunan maupun posisi strategis dalam struktur provinsi baru.
“Ini bukan lagi soal pemekaran untuk rakyat. Ini soal siapa dapat jabatan, siapa kuasai anggaran, dan siapa duduk di kursi kekuasaan. Rakyat hanya dipakai sebagai stempel,” tegas Donal.
Ia menyebut, narasi pembangunan yang dikemas dalam isu P-BMR hanyalah bungkus halus untuk menutupi birahi politik elit, yang haus posisi dan pengaruh. Donal menegaskan, KNPI Boltara tidak akan tinggal diam jika pemekaran ini terus dipaksakan tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat akar rumput.
“Pemuda dan masyarakat Boltara tidak boleh dikorbankan demi ambisi segelintir orang. Kami akan terus mengawal dan melawan kebijakan yang jelas-jelas tidak berpihak,” imbuhnya.
Lebih jauh, aktivis GMNI itu mendesak pemerintah provinsi serta panitia pemekaran P-BMR agar menghentikan manuver politik yang berpotensi memecah belah wilayah. Ia mengingatkan bahwa keutuhan Provinsi Sulawesi Utara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elit.
Bahkan, Donal melontarkan ancaman politik terbuka jika aspirasi masyarakat Boltara terus diabaikan.
“Jika pemekaran P-BMR tetap dipaksakan, kami warga Boltara bersama OKP siap mendeklarasikan sikap untuk bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Secara historis dan kultural, Boltara punya keterikatan kuat dengan Gorontalo,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa wacana pemekaran P-BMR tidak lagi berada di ruang akademik atau perencanaan pembangunan, melainkan telah berubah menjadi arena pertarungan kepentingan, yang berisiko memicu konflik wilayah dan krisis kepercayaan publik.
