Korupsi Logika Hukum? Kisah Nabilah O’Brien, Pemilik Restoran yang Jadi Tersangka Usai Tagih Bayaran

SENANDIKA.ID – Dunia hukum dan media sosial Indonesia kembali diguncang oleh kasus yang menimpa Nabilah O’Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci di Jakarta Selatan. Kasus yang bermula dari perselisihan tagihan makan ini kini berujung pada penetapan Nabilah sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Fenomena ini memicu gelombang protes publik melalui tagar #selamatkannabobrien yang menuntut keadilan bagi pengusaha muda tersebut.

‎Perseteruan ini berawal pada September 2025 ketika pasangan suami istri, yang salah satunya merupakan seorang gitaris berinisial Z, diduga meninggalkan restoran milik Nabilah tanpa membayar tagihan. Tak hanya soal materi, Nabilah juga melaporkan adanya tindakan intimidasi dan perilaku kasar terhadap staf restorannya, termasuk seorang karyawan yang sedang hamil. Merasa dirugikan, Nabilah kemudian mengunggah bukti rekaman CCTV ke media sosial dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mampang sebagai aksi pencurian dan perbuatan tidak menyenangkan.

‎Namun, memasuki Maret 2026, situasi justru berbalik arah secara drastis bagi Nabilah. Melalui pernyataan emosional di akun Instagram pribadinya pada 5 Maret 2026, Nabilah mengungkapkan bahwa dirinya kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas laporan balik dari pihak lawan. Laporan tersebut diduga berkaitan dengan pelanggaran UU ITE akibat unggahan video CCTV yang viral setahun lalu.

‎Poin yang paling mengejutkan publik adalah pengakuan Nabilah mengenai adanya tekanan selama lima bulan terakhir. Ia mengklaim diminta untuk mengakui bahwa kejadian di restorannya hanyalah fitnah belaka. Lebih jauh lagi, muncul dugaan permintaan uang damai yang fantastis senilai satu miliar rupiah sebagai syarat agar kasusnya tidak dilanjutkan. Nabilah menyatakan rasa takut dan bingungnya karena sebagai pelapor yang mencari keadilan, ia justru kini terancam pidana.

‎Hingga saat ini, netizen terus menyuarakan dukungan melalui tagar #selamatkannabobrien untuk mendesak pihak kepolisian memberikan transparansi terkait dasar penetapan tersangka ini. Publik menilai kasus ini merupakan bentuk nyata dari upaya kriminalisasi terhadap korban yang berani bersuara. Pihak Bareskrim Polri sendiri diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi guna menjawab keresahan masyarakat mengenai profesionalisme proses hukum dalam kasus ini.

(Abdul Kadir Koro)