Doktor dari Dunia Pemilu: Sophian Rahmola Ungkap Problem Krusial Data Pemilih

SENANDIKA.ID – Perjalanan panjang hampir dua dekade di dunia kepemiluan akhirnya bermuara pada pencapaian akademik penting bagi Sophian M. Rahmola. Ketua KPU Provinsi Gorontalo itu resmi meraih gelar Doktor di bidang Administrasi Publik setelah mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Namun, bagi Sophian, capaian ini bukan sekadar gelar akademik. Disertasi berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemutakhiran Daftar Pemilih di Kabupaten Gorontalo” merupakan refleksi dari pengalaman panjangnya bergelut langsung dengan dinamika penyelenggaraan pemilu di lapangan.

Sidang promosi doktor yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026, berlangsung khidmat sekaligus penuh antusiasme. Di hadapan dewan penguji yang terdiri dari para akademisi dan praktisi kepemiluan, Sophian memaparkan hasil penelitiannya secara tenang dan sistematis. Berbagai pertanyaan kritis menguji ketajaman analisis serta kontribusi ilmiah dari riset yang diangkat.

Dengan latar belakang sebagai penyelenggara pemilu, Sophian tidak hanya berbicara dalam kerangka teori, tetapi juga menghadirkan realitas empiris. Ia menjelaskan bahwa secara normatif, kebijakan pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gorontalo, telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai. Namun, tantangan utama justru terletak pada tahap implementasi.

Ia menyoroti bahwa proses krusial seperti pencocokan dan penelitian (coklit) masih banyak dilakukan secara manual. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidakakuratan data. Dalam praktiknya, masih ditemukan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Persoalan utama bukan lagi pada regulasi, tetapi pada bagaimana kebijakan itu diterjemahkan secara efektif di lapangan. Proses pendataan masih dilakukan secara konvensional dan belum didukung aplikasi berbasis elektronik yang memadai, ditambah dengan keterbatasan waktu kerja petugas,” ungkapnya.

Temuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam disertasinya. Bagi Sophian, akurasi data pemilih bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sebagai solusi, Sophian menawarkan pendekatan digital enabler, yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Pendekatan ini mencakup penerapan e-coklit serta sistem data pemilih yang terhubung secara digital.

Melalui konsep tersebut, ia meyakini proses pemutakhiran data tidak hanya menjadi lebih akurat, tetapi juga lebih efisien dan transparan.

Gagasan ini mendapat perhatian serius dari para penguji. Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, sejumlah penguji menekankan pentingnya integrasi data kependudukan antar-lembaga serta peningkatan literasi digital bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Penguji eksternal dari KPU RI, Dr. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., turut mengapresiasi gagasan dalam disertasi tersebut. Ia menilai hasil penelitian ini relevan sebagai bahan evaluasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2029.

“Apa yang menjadi hasil disertasi promovendus akan sangat membantu KPU RI dalam melakukan evaluasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Pemutakhiran daftar pemilih menjadi catatan penting, dan inovasi yang disampaikan dapat menjadi bahan kebijakan ke depan,” ujarnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pemutakhiran daftar pemilih telah berjalan sesuai kerangka regulasi, masih diperlukan penguatan, khususnya dalam aspek teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Lebih dari sekadar proses akademik, ujian disertasi ini menjadi ruang refleksi atas praktik kepemiluan selama ini. Apa yang disampaikan dalam forum ilmiah tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh seberapa akurat negara mencatat siapa yang berhak memilih.

Bagi Sophian, disertasi ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari ikhtiar panjang untuk terus memperbaiki tata kelola pemilu, khususnya dalam memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.