SENANDIKA.ID, BOLTARA – Jabat Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sandi Buhang pasang badan untuk mengawal kebijakan dan keuangan daerah.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan harus dilakukan secara tegas demi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bagi Sandi, jabatan tersebut bukan sekadar posisi organisasi, melainkan tanggung jawab untuk ikut menjaga tata kelola pemerintahan agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai, kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah merupakan dua aspek penting yang harus mendapat perhatian serius. Sebab, setiap keputusan pemerintah dan penggunaan anggaran memiliki dampak langsung terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, LIN Boltara di bawah kepemimpinannya akan mendorong pengawasan yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pengawasan bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, tetapi memastikan kebijakan yang diambil berjalan sesuai aturan dan anggaran digunakan sebagaimana mestinya. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegas Sandi, Kamis (22/10/2026)
Ia juga menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan fakta, serta tidak diarahkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, setiap indikasi penyimpangan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum.
Sandi berharap, kehadiran LIN Boltara dapat menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
Dengan komitmen tersebut, LIN Boltara diharapkan tidak hanya hadir sebagai lembaga pemantau, tetapi juga menjadi mitra kritis yang berani mengingatkan ketika kebijakan menyimpang dari kepentingan publik.
Bagi Sandi, mengawal kebijakan dan keuangan daerah berarti memastikan amanah rakyat tidak disalahgunakan.
