SENANDIKA.ID – Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang bertujuan menjamin keabsahan hasil pemilu. Namun, bagaimana dampaknya terhadap keuangan daerah yang sudah terbatas?
Oleh: Iwan Miu
Gorontalo Utara telah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 19 April 2025. Perhelatan demokrasi ini menuai berbagai tanggapan dari politisi, ekonom daerah, dan para praktisi lainnya. Kritik dan spekulasi pun bermunculan, mengingat PSU merupakan bagian dari proses demokrasi yang tak bisa dihindari dalam sistem pemilu lima tahunan.
PSU dilakukan sebagai langkah korektif ketika terjadi pelanggaran administratif, pidana, atau prosedural dalam pemilu, yang membuat hasil pemungutan suara tidak sah. Meskipun bertujuan menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu, pelaksanaannya membawa konsekuensi besar, salah satunya adalah beban terhadap keuangan daerah.
Saat ini, kondisi kas daerah Gorontalo Utara tengah mengalami defisit. Dalam situasi seperti ini, beban pembiayaan PSU menjadi tantangan besar. Karena itu, Pemerintah Provinsi turut membantu dalam penganggaran agar PSU tetap bisa dilaksanakan secara aman, tertib, dan demokratis.
Perubahan Perencanaan Anggaran Daerah
PSU membutuhkan biaya yang signifikan, mulai dari pencetakan ulang surat suara, distribusi logistik, honorarium petugas, hingga pengadaan perlengkapan TPS dan biaya pengamanan. Jika tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat, seluruh beban ini menjadi tanggungan pemerintah daerah. Ini jelas berdampak pada prioritas anggaran lainnya.
Dalam kondisi defisit, sejumlah program penting seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan. Selain itu, proses PSU juga melibatkan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa, yang menambah beban kerja dan kebutuhan operasional seperti transportasi, konsumsi, serta koordinasi antar sektor, terutama pengamanan menjelang dan selama PSU berlangsung.
Efek Jangka Panjang terhadap Stabilitas Anggaran
Jika PSU terjadi berulang kali, baik dalam satu wilayah maupun di beberapa daerah, dampaknya akan sangat luas. Tak hanya pada keseimbangan fiskal jangka pendek, tapi juga terhadap kredibilitas perencanaan keuangan daerah. Ketika kas daerah terus mengalami defisit, maka kemampuan daerah untuk menjalankan program pembangunan akan terganggu secara berkelanjutan.
Lebih dari itu, ketidakpastian politik akibat PSU juga memengaruhi stabilitas ekonomi. Investor dan pelaku usaha cenderung menahan aktivitasnya, menunggu hasil politik yang pasti. Hal ini secara tidak langsung mengurangi potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Akibatnya, pertumbuhan PDB per kapita melemah, dan produktivitas total faktor (TFP) menurun, yang berarti efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi ikut terdampak.
Refleksi dan Rekomendasi
Melihat kondisi saat ini, penting bagi para elit politik dan pemangku kepentingan untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang bisa memicu PSU lanjutan. Gugatan hasil pemilu semestinya disikapi dengan pertimbangan yang matang, khususnya terkait kondisi keuangan daerah. Jangan sampai kepentingan personal atau kelompok mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Meski PSU adalah mekanisme sah dalam demokrasi, pembiayaannya perlu ditangani dengan cermat. Pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu harus membangun koordinasi yang solid agar pelaksanaan PSU lebih efisien dan tidak membebani anggaran secara berlebihan.
Selain itu, pencegahan pelanggaran sejak dini harus diperkuat. Edukasi kepada penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat sangat penting agar proses pemilu berjalan sesuai aturan dan risiko PSU dapat diminimalkan. Dengan langkah preventif yang baik, stabilitas keuangan daerah bisa lebih terjaga, dan pembangunan daerah tidak tersendat oleh biaya-biaya yang seharusnya bisa dihindari.
